Pensiun Wajib: Antara Jaminan Masa Depan dan Beban Ganda Pekerja

Rifinet.com, Jakarta– Rencana pemerintah untuk menerapkan program pensiun wajib bagi pekerja telah memicu perdebatan sengit. Di satu sisi, program ini digadang-gadang akan memberikan jaminan finansial bagi pekerja di masa tua. Namun di sisi lain, kekhawatiran muncul terkait potensi tergerusnya upah pekerja yang sudah terbebani oleh berbagai potongan wajib.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menyoroti bagaimana upah pekerja saat ini telah mengalami berbagai potongan, termasuk iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan (program Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua), pajak penghasilan (PPh21), dan potensi kewajiban Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mulai tahun 2027.

Dengan adanya tambahan potongan untuk program pensiun wajib, dikhawatirkan upah pekerja akan semakin tergerus, mempengaruhi daya beli dan kualitas hidup mereka.

“Kalau harus dipotong Tapera, dana pensiun wajib segala macam, memang gajinya berapa mau dipotong berapa, orang kan harus hidup, semasa dia belum pensiun,” ungkap Agus dilansir da Bisnis pada Senin (9/9/2024).

Agus berpendapat bahwa program BPJS Ketenagakerjaan yang sudah ada seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan pensiun pekerja, asalkan program ini dioptimalkan dengan baik. Ia menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pensiun, mengingat adanya kasus-kasus pengelolaan dana pensiun BUMN yang bermasalah.

“Yang penting harus dihitung net present value sekarang berapa, future valueberapa, 20 tahun [jadi] berapa. Supaya orang berpikir. Tolong kasih hitungan, misal gaji Rp10 juta dipotong berapa, Rp200.000, 20 tahun kemudian ketika pensiun dapat berapa. Lalu dihitung inflasi berapa. Nanti bisa tidak untuk hidup. Kalau tidak bisa ya buat apa,” tegas Agus.

Laporan dari LPEM FEB UI memperkuat kekhawatiran ini. Data menunjukkan bahwa proporsi potongan gaji pekerja di Indonesia sudah cukup besar, mencapai 11,5% dari total upah. Dengan adanya tambahan potongan untuk program pensiun wajib, dikhawatirkan pendapatan bersih pekerja akan semakin berkurang.

Potensi Dampak pada Kesejahteraan Pekerja

Penurunan pendapatan bersih pekerja dapat berdampak signifikan pada kesejahteraan mereka. Dengan biaya hidup yang terus meningkat, pekerja akan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini dapat memicu stres finansial dan menurunkan kualitas hidup pekerja.

Selain itu, penurunan pendapatan bersih juga dapat mempengaruhi kemampuan pekerja untuk menabung dan berinvestasi. Padahal, tabungan dan investasi penting untuk menghadapi berbagai risiko finansial di masa depan, seperti kehilangan pekerjaan, sakit, atau bencana alam.

Pentingnya Transparansi dan Komunikasi

Pemerintah saat ini sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengatur besaran iuran dan batasan upah pekerja minimum yang dikenakan kewajiban program pensiun wajib. Namun, detail mengenai program ini masih belum jelas, termasuk besaran manfaat yang akan diterima pekerja dan mekanisme pengelolaan dana pensiun.

Ketidakjelasan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pekerja. Mereka membutuhkan informasi yang transparan dan komprehensif mengenai program pensiun wajib agar dapat membuat keputusan yang tepat mengenai masa depan finansial mereka.

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai program pensiun wajib. Informasi yang disampaikan harus jelas, mudah dipahami, dan mencakup semua aspek penting dari program ini, termasuk besaran iuran, manfaat, mekanisme pengelolaan dana, dan potensi risiko.

Mencari Titik Temu

Program pensiun wajib memiliki potensi untuk memberikan manfaat besar bagi pekerja. Dengan adanya jaminan finansial di masa tua, pekerja dapat menjalani masa pensiun dengan lebih tenang dan sejahtera.

Namun, implementasi program ini harus dilakukan dengan hati-hati. Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tingkat upah pekerja, inflasi, dan potensi imbal hasil investasi dana pensiun, dalam merancang program yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pensiun harus dijaga ketat untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Pemerintah, pengusaha, dan pekerja perlu bekerja sama untuk mencari titik temu dalam implementasi program pensiun wajib. Dialog yang terbuka dan konstruktif diperlukan untuk memastikan bahwa program ini memberikan manfaat optimal bagi pekerja tanpa memberatkan mereka secara finansial.

Masa Depan Pensiun Pekerja Indonesia

Wacana program pensiun wajib membuka diskusi penting mengenai masa depan pensiun pekerja di Indonesia. Di tengah tantangan ekonomi dan demografi, diperlukan solusi yang komprehensif untuk memastikan kesejahteraan pekerja di masa tua. Program pensiun wajib dapat menjadi salah satu solusi, namun implementasinya harus dilakukan dengan bijaksana dan memperhatikan kepentingan semua pihak.

Pemerintah memiliki peran kunci dalam merancang dan mengimplementasikan program pensiun wajib yang adil dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan program ini juga bergantung pada partisipasi aktif dari pengusaha dan pekerja. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan sistem pensiun yang memberikan jaminan finansial bagi pekerja di masa tua dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. (alief/fine)