Negara Ini Blokir WhatsApp dan Google Drive di Kantor Pemerintahan

Rifinet.com, Jakarta– Pemerintah Hong Kong resmi menerapkan larangan penggunaan sejumlah aplikasi populer seperti WhatsApp, WeChat, dan Google Drive di komputer kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kebijakan yang mulai berlaku Oktober 2024 ini diambil dengan alasan memperketat keamanan siber di lingkungan pemerintahan. Namun, di balik tujuan tersebut, muncul kekhawatiran akan dampaknya terhadap efisiensi dan efektivitas kerja PNS.

Menteri Inovasi, Teknologi, dan Industri Hong Kong, Sun Dong, menyatakan bahwa kebijakan ini sejalan dengan praktik yang telah diterapkan di Amerika Serikat dan China Daratan. Ia menekankan bahwa penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut di komputer kantor rentan terhadap risiko keamanan siber, terutama setelah serangkaian serangan siber yang dialami Hong Kong tahun lalu.

“Tahun lalu kami menghadapi banyak tantangan, peretasan semakin parah. Komputer yang dipakai secara internal di kantor tidak boleh menggunakan layanan WhatsApp dan WeChat karena punya risiko keamanan yang serius,” jelas Dong dalam sebuah wawancara radio.

Larangan ini tidak hanya mencakup aplikasi pesan instan seperti WhatsApp dan WeChat, tetapi juga layanan penyimpanan awan (cloud storage) seperti Google Drive. Dong menegaskan bahwa larangan ini hanya berlaku untuk komputer kerja, dan PNS masih diperbolehkan menggunakan aplikasi tersebut di ponsel pribadi mereka.

Meskipun pemerintah mengklaim kebijakan ini demi keamanan siber, sejumlah PNS mengungkapkan kekhawatiran mereka. Seorang PNS yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa layanan seperti WhatsApp, Gmail, dan Google Drive telah diblokir di jaringan internet kantornya. Akses terhadap layanan tersebut hanya bisa dilakukan melalui komputer tertentu yang telah ditunjuk.

“Kebijakan ini sangat mengganggu alur kerja kami. WhatsApp selama ini menjadi alat komunikasi yang efektif dan cepat, baik dengan rekan kerja internal maupun eksternal,” keluhnya.

Ia menambahkan bahwa penggunaan Google Drive sangat penting untuk kolaborasi dan berbagi dokumen secara real-time. Pemblokiran akses terhadap layanan ini dikhawatirkan akan memperlambat proses kerja dan mengurangi produktivitas.

Francis Fong, Presiden Kehormatan Federasi Teknologi Informasi Hong Kong, menyoroti perlunya keseimbangan antara keamanan dan efisiensi kerja. Ia berpendapat bahwa pemerintah seharusnya mempertimbangkan alternatif lain, seperti memperkuat sistem keamanan internal dan memberikan pelatihan keamanan siber kepada PNS, daripada langsung memblokir akses terhadap aplikasi-aplikasi yang sudah menjadi bagian penting dalam alur kerja modern.

Fong juga mempertanyakan efektivitas kebijakan ini dalam mencegah serangan siber. Menurutnya, peretas yang canggih tetap dapat menemukan cara untuk menembus sistem keamanan, bahkan tanpa menggunakan aplikasi-aplikasi yang dilarang.

Kekhawatiran lain muncul terkait dampak kebijakan ini terhadap kolaborasi dengan pihak eksternal. Banyak PNS yang bergantung pada WhatsApp dan Google Drive untuk berkomunikasi dan berbagi dokumen dengan mitra kerja di luar pemerintahan, seperti konsultan, kontraktor, dan LSM.

“Selama ini, WhatsApp dan Google Drive menjadi platform yang efektif untuk berkoordinasi dan berbagi informasi. Dengan adanya larangan ini, kami terpaksa mencari alternatif lain yang mungkin tidak seefisien dan seefektif platform yang biasa kami gunakan,” ungkap seorang PNS yang bekerja di bidang pembangunan infrastruktur.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, pemerintah Hong Kong menyatakan bahwa setiap departemen akan mencari pengganti layanan yang diblokir. Beberapa alternatif yang mungkin dipertimbangkan antara lain pengembangan aplikasi pesan instan internal yang aman dan terenkripsi, penggunaan platform kolaborasi berbasis web seperti Microsoft Teams atau platform open-source seperti Nextcloud, dan penggunaan email terenkripsi untuk komunikasi dengan pihak eksternal.

Namun, implementasi alternatif-alternatif ini membutuhkan waktu, biaya, dan penyesuaian dari para PNS. Selain itu, belum ada jaminan bahwa alternatif tersebut akan mampu menyamai efektivitas dan efisiensi aplikasi-aplikasi yang telah dilarang.

Kebijakan pemblokiran WhatsApp dan Google Drive ini menunjukkan dilema yang dihadapi banyak pemerintah di era digital: menyeimbangkan keamanan siber dengan tuntutan efisiensi dan efektivitas kerja.

Untuk meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan efektivitas kebijakan ini, pemerintah Hong Kong perlu melakukan beberapa langkah penting. Pertama, melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur dampak kebijakan terhadap kinerja PNS dan mengidentifikasi potensi permasalahan yang muncul.

Kedua, mencari alternatif yang benar-benar mampu menggantikan fungsi aplikasi-aplikasi yang dilarang, baik dari segi efisiensi, efektivitas, maupun kemudahan penggunaan. Ketiga, melibatkan PNS secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Masukan dan saran dari para PNS di lapangan akan sangat berharga dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan tidak mengganggu alur kerja.

Keempat, pemerintah perlu terus meningkatkan sistem keamanan siber internal dan memberikan pelatihan keamanan siber kepada seluruh PNS. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan data dan meminimalisir risiko serangan siber.

Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, diharapkan kebijakan pemblokiran WhatsApp dan Google Drive ini dapat mencapai tujuannya dalam meningkatkan keamanan siber tanpa mengorbankan efisiensi dan efektivitas kerja PNS. (nova/fine)