Kurang Anggaran, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Terancam Lumpuh

Rifinet.com, Jakarta– Bayang-bayang kelumpuhan menghantui Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), tulang punggung digitalisasi layanan publik di Indonesia. Krisis anggaran yang parah mengancam keberlangsungan operasional PDNS, yang saat ini menjadi rumah bagi lebih dari 11.000 aset pemerintah berupa virtual machine yang mendukung layanan komputasi awan untuk 503 instansi pemerintah. Jika PDNS berhenti beroperasi, layanan publik vital seperti administrasi kependudukan, perizinan, dan layanan kesehatan bisa terganggu, membawa dampak luas bagi masyarakat.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Nezar Patria, mengungkapkan keprihatinan mendalam dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menkopolhukam pada Senin (23/9). PDNS membutuhkan dana sebesar Rp542 miliar untuk tahun 2024, namun hanya memiliki setengah dari jumlah tersebut.

Kekurangan anggaran ini akan berdampak langsung pada operasional PDNS mulai Oktober hingga Desember 2024. Tidak hanya itu, kebutuhan anggaran untuk tahun 2025 yang mencapai Rp486 miliar juga hanya dipenuhi sebesar 5,6% atau sekitar Rp27 miliar.

Situasi ini semakin diperparah dengan serangan ransomware yang sempat melumpuhkan PDNS pada Juni 2024. Meskipun tim teknis berhasil memulihkan sebagian besar layanan, proses pemulihan penuh masih membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Nezar Patria memaparkan bahwa proses dekripsi 6.413 virtual machine yang awalnya diperkirakan memakan waktu 209 hari berhasil dipercepat menjadi selesai pada 13 Agustus.

Hingga 21 September, sebanyak 73% dari 2.120 layanan atau 1.560 layanan telah pulih sepenuhnya. Namun, tanpa dukungan anggaran yang memadai, upaya pemulihan ini terancam terhenti, dan layanan publik yang telah pulih pun bisa kembali terganggu.

Nezar Patria menekankan pentingnya dukungan prioritas terhadap penganggaran PDNS. Jika anggaran infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dikembalikan ke masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dikhawatirkan akan terjadi inefisiensi anggaran triliunan rupiah setiap tahunnya.

Selain itu, kekurangan anggaran juga dapat mengganggu implementasi program SPBE dan Satu Data Indonesia, dua program strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.

Krisis anggaran ini menambah daftar panjang tantangan yang dihadapi pengelola PDNS. Selain pemulihan pasca serangan siber, mereka juga harus memastikan keamanan dan keandalan infrastruktur PDNS untuk mendukung layanan publik yang semakin kompleks dan beragam. Tantangan ini semakin berat mengingat keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki.

Pemerintah diharapkan dapat segera mencari solusi untuk mengatasi krisis anggaran ini. Beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan antara lain revisi anggaran untuk mengalokasikan dana tambahan bagi PDNS, kerjasama dengan sektor swasta untuk mendapatkan dukungan pendanaan dan teknologi, serta efisiensi anggaran di sektor lain untuk mengalokasikan dana bagi PDNS.

Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan PDNS, termasuk tata kelola, keamanan, dan efisiensi operasional. Langkah-langkah perbaikan perlu diambil untuk memastikan PDNS dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan.

Krisis anggaran yang mengancam kelangsungan PDNS adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian segera dari pemerintah. Jika tidak segera diatasi, dampaknya bisa sangat merugikan bagi masyarakat dan pelayanan publik. Kegagalan dalam menjaga keberlangsungan PDNS akan menjadi kemunduran besar bagi upaya digitalisasi layanan publik di Indonesia.

Pemerintah perlu menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pengembangan infrastruktur digital, termasuk PDNS. Investasi dalam teknologi informasi dan komunikasi adalah investasi untuk masa depan bangsa. Dengan dukungan yang memadai, PDNS dapat menjadi motor penggerak transformasi digital di Indonesia, membawa layanan publik yang lebih cepat, mudah, dan transparan bagi seluruh masyarakat.

Di tengah tantangan yang ada, masih ada harapan untuk menyelamatkan PDNS dari krisis. Dengan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, kita dapat memastikan bahwa PDNS tetap beroperasi dan melayani kebutuhan publik. Mari bersama-sama menjaga keberlangsungan PDNS, demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. (nova/fine)