Kebocoran Data BKN Ancam SPBE dan Pelayanan Publik

Rifinet.com, Jakarta – Dugaan kebocoran data Aparatur Sipil Negara (ASN)yang dikelola Badan Kepegawaian Negara (BKN) memicu kekhawatiran serius. Insiden ini berpotensi mengganggu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pelayanan publik secara luas.

SPBE, sebagai sistem yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas pemerintahan, sangat rentan terhadap penyalahgunaan data. Data ASN yang bocor dapat dimanfaatkan untuk menyusup ke dalam sistem ini, menimbulkan konsekuensi yang merugikan.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar, menekankan bahwa kebocoran data ini memiliki risiko tinggi bagi para ASN. Kombinasi data pribadi yang bocor seringkali digunakan untuk verifikasi dan autentifikasi, sehingga memudahkan pihak lain untuk mengidentifikasi dan bahkan mengendalikan individu tersebut.

“Tak hanya ASN, kebocoran ini juga berisiko terhadap pelayanan publik maupun pengembangan SPBE secara keseluruhan ke depan,” ujar Wahyudi.

ELSAM juga menyoroti lemahnya penegakan hukum terkait insiden kebocoran data, termasuk yang terjadi pada BKN. Pemerintah dianggap tidak belajar dari rentetan insiden keamanan siber sebelumnya, yang ditandai dengan minimnya pertanggungjawaban dan penegakan hukum, terutama terhadap badan publik.

Investigasi terhadap insiden juga dinilai tidak pernah tuntas, termasuk dalam memberikan laporan akuntabilitas kepada subjek data dan publik. Tindakan seringkali baru diambil setelah insiden mendapat perhatian publik, dengan respon pemerintah yang cenderung defensif dan tidak transparan.

Wahyudi mendesak pemerintah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem informasi yang digunakan dalam mengelola data pribadi, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan. Langkah-langkah ini dapat dimulai dengan audit menyeluruh terhadap tata kelola data, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan memastikan kepatuhan terhadap standar pelindungan data. (nova/fine)