Connect with us

FinTech

Ini Dia Senjata Pamungkas BI Lawan Kejahatan Keuangan Digital

Published

on

Rifinet.com, JakartaBank Indonesia(BI) mengumumkan rencana implementasi Payment ID, sebuah identitas pembayaran unik yang akan merevolusi ekosistem keuangan digital di Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2030 yang diluncurkan pada Jumat (2/8) di Jakarta Convention Center.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menekankan pentingnya data dalam era ekonomi digital yang terus berkembang. “Payment ID adalah kunci untuk mengumpulkan data granular yang komprehensif, baik dari individu maupun badan usaha,” ujarnya. Dengan melacak setiap transaksi yang dilakukan, Payment ID akan memberikan gambaran akurat tentang aktivitas ekonomi masyarakat.

Lebih dari sekadar alat pelacakan, Payment ID akan terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data identitas lainnya. Hal ini memungkinkan BI untuk memverifikasi identitas pengguna, mencegah fraud, dan meningkatkan keamanan transaksi digital.

Perry mengungkapkan bahwa data transaksi yang terkumpul akan disimpan dalam sebuah data center yang aman dan dianalisis menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI). Analisis ini akan menghasilkan informasi berharga untuk berbagai keperluan, termasuk penilaian kredit (credit scoring) dan deteksi fraud.

“Dengan melacak jejak digital setiap transaksi, kita dapat mengidentifikasi potensi risiko dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat,” jelas Perry.

Advertisement

Rencana implementasi Payment ID mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Para ahli ekonomi melihatnya sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengawasan keuangan digital dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun, beberapa pihak juga menyuarakan kekhawatiran terkait privasi data. BI menegaskan bahwa keamanan dan kerahasiaan data akan menjadi prioritas utama dalam implementasi Payment ID.

Penerapan Payment ID diperkirakan akan dimulai dalam beberapa tahun mendatang. BI akan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran implementasi dan memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.